PENDIDIKAN SEBAGAI KOMPONEN VITAL DALAM DEMOKRASI

Pada dasarnya, manusia lahir dengan naluri yang kuat tentang kebebasan dan keselamatan individual, tetapi tidak dilahirkan dengan pengetahuan tentang struktur sosial dan politik yang membuat kebebasan dapat dinikmati dengan cuma-cuma atau mungkin sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai ajaran, demokrasi harus dipelajari dan disebarluaskan agar tetap eksis dalam pikiran manusia, sedangkan sebagai pilihan gaya hidup, demokrasi harus dilatih dan dipraktekkan sehingga menjadi ciri interaksi antar manusia. Dalam menata iklim demokrasi tentunya belum cukup hanya dengan mendirikan kelembagaan demokrasi. Demokrasi yang sehat, untuk sebagian besar, bergantung pada pengembangan budaya warga negara yang demokratis. Budaya dari artian perilaku, praktek-praktek dan norma-norma yang mencerminkan kemampuan rakyat untuk mengatur diri mereka sendiri, terlebih dalam menyikapi konflik, melakukan kompromi dan konsensus. Melalui sistem politik apapun, sistem demokrasi menuntut kepiawian warganya untuk bisa mengatasi konflik, melakukan kompromi dan konsensus.

Hal inilah kemudian membuat negara yang menganut paham demokrasi meletakkan pendidikan sebagai komponen vital/dasar dalam proses keberjalan demokrasi itu sendiri. Dikatakan demikian karena atribut-atribut warga negara yang demokratis dibina melalui pendidikan dengan tujuan dasar dari pendidikan demokratik adalah untuk menghasilkan warga negara yang merdeka, berpikir kritis dan sangat familiar dengan pandangan maupun praktek-praktek demokrasi itu sendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan masyarakat otoriter yang menuntut penerimaan warga secara pasif dari pihak yang berkuasa dalam rangka mempertahankan kekuasaannya dengan sistem pendidikan yang dirancang adalah untuk menghasilkan warga negara yang patuh dan mau menuruti kehendak sang penguasa dengan menghambat kebebasan warga dalam berekspresi, berpikir kritis dalam mengevaluasi keberjalanan negaranya. Pendidikan demokrasi ini menjadi tidak terelakkan ketika kesadaran akan pentingnya menata struktur sosial dan politik secara demokratis kian menguat di dada segenap warga bangsa. Persoalannya kemudian adalah siapa yang akan terlibat dalam proses pendidikan demokrasi serta konteks budaya seperti apa praktek berdemokrasi akan disosialisasikan.

Sebagai produk politik, kebijakan pendidikan amat sulit dilepaskan dari kepentingan politik yang telah digariskan penguasa karena bagaimanapun keterlibatan nilai, termasuk nilai-nilai politik dalam pendidikan sudah menjadi keniscayaan. Sebab, semua praktek pendidikan pada hakikatnya adalah proses penerusan nilai-nilai, baik disengajah maupun tidak sehingga tentunya tidak melanggar prinsip demokrasi jika saja murid dilatih untuk memikirkan prinsip-prinsip demokrasi dalam semangat inquiry terbuka. Jika hak ini terjadi, bukan saja murid akan memahami sejumlah prinsip demokrasi, melainkan pandangan dan harga diri orang lain, serta mematuhi aturan hukum yang diaplikasikan dalam setting diskusi. Murid ditantang menguji validitas pikiran konvensional dengan argument-argumen yang rasional dan penyelidikan yang seksama. Mungkin juga debat hangat tentang kejadian-kejadian atau fakta yang tidak menyenangkan dan kontroversial. Disini justru komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokratis diuji.

Jika sistem pendidikan dirancang dinegara otoriter ditempatkan sebagai alat rezim yang berkuasa, sistem pendidikan yang dikembangkan dimasyarakat demokratis adalah sistem yang memungkinkan rakyatnya untuk mencipta, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas rezim, karena dalam masyarakat demokratis, rezimlah yang menjadi pelayan rakyat. Apa yang diharapkan dari pendidikan demokrasi sekurangkurangnya membina individu dan kelompok agar memiliki keinginan dan mendasarkan tindakannya pada semangat menemukan kompromi dalam mencari penyelesaian masalah secara spesifik yang berlandaskan pada prinsip umum regulasi mayoritas dan penjaminan hak-hak minoritas, baik dalam lingkungan terdekat hingga setting negara-bangsa

Bagaimanapun demokrasi bukan suatu tempat yang dengan teknologi maju dapat dicapai dengan sekejap. Demokrasi adalah proses yang harus diusahakan penegakannya. Proses yang dirintis pada pendiri negara sejak awal pergerakan nasional, hingga perdebatan demokrasi pada hari kemarin sekali-kali meyiratkan bahwa diskusi, sosialisasi, dan perjuangan penegakan demokrasi tidak akan mengenal akhir dan sekali lagi disinilah pentingnya kehadiran pendidikan dalam menghasilkan warga negara yang merdeka, berpikir kritis dan sangat familiar dengan pandangan maupun praktek-praktek demokrasi itu sendiri untuk dapat mengambil bagian dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negaranya kedepan.

Untuk Tuhan, Bangsa dan Almamater……………MERDEKA !!!