Mobil Baru pejabat, IRONIS !!!

MOBIL BARU, PENAIKAN GAJI, FASILITAS ENAK, KURANG APA LAGI BAPAK PEJABAT YANG TERHORMAT ?

Lagi-lagi rakyat di negara ini harus menelan kepahitan yang mendalam. Belum tuntasnya rasa keadilan rakyat di bangsa ini, sebut saja mulai dari masalah korupsi yang belum mencapai titik pencerahan disusul oleh kasus bank century yang mencuri uang rakyat sebesar 6,7 triliun, malah diawal tahun 2010 ini rakyat haruslah disungguhi dengan berita yang datang dari pejabat mengenai pengadaan mobil dinas mewah menteri yang menurut fakta harga mobil itu mencapai 1,3 miliar rupiah per-unitnya.

Terlepas dari berbagai alasanpun yang dilontarkan oleh para pejabat tersebut, setidaknya rakyat di bangsa ini bisa menilai bahwa bahwa (elite-elite) birokrasi di Indonesia terbukti masih belum memiliki semangat untuk berhemat, khususnya dalam menggunakan anggaran Negara dan hal ini bukan hanya terjadi di tataran pemerintah pusat bahkan di tingkat pemerintah daerah. Ironisnya, pemborosan anggaran itu tidak memiliki dampak meyakinkan bagi peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu pertanyaannya untuk apa fasilitas mewah itu diberikan kepada mereka? Untuk perbaikan kinerja? Kinerja yang mana? Atau biar tidak terjadi korupsi? Lalu kenapa faktanya makin banyak pejabat yang melakukan korupsi. Lagi-lagi sungguh sangat ironis dan menyedihkan !

KONSTITUSI negara ini jelas memerintahkan agar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dilaksanakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun dalam praktik, sadar atau pura-pura tidak sadar, keuangan negara malah dipakai untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran pejabat. Bagaimana tidak, hal ini bisa kita lihat dari alokasi belanja pegawai yang mencapai sekitar 22 % persen dari total belanja pemerintah pusat dan tren alokasi anggaran untuk belanja pegawai selalu naik dari tahun ke tahun. Tentu saja pos itu belum termasuk belanja barang untuk fasilitas pejabat. Dalam APBN Perubahan 2009 misalnya, kita bisa melihat bahwa sedikitnya Rp106 miliar dialokasiin untuk pengadaan 80 unit mobil mewah pejabat dimana mobil yang dipilih ialah jenis Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp1,3 miliar dengan pajak yang totalnya mencapai Rp62,8 miliar untuk menggantikan kendaraan lama Toyota Camry yang harganya 'cuma' Rp500 juta. Disaat yang sama pula, dengan kado yang istimewa yang diberikan kepada pejabat-pejabat tersebut, rakyat malah mendapatkan kado yang paling terburuk, bagaimana tidak, Pemerintah malah mengumumkan pengurangan pagu beras untuk masyarakat miskin, dari 15 kilogram pada 2009 menjadi 13 kilogram pada 2010.

Data WHO menyebutkan, selama tiga tahun terakhir (2005-2007) sedikitnya 50 ribu orang Indonesia melakukan bunuh diri akibat kemiskinan dan himpitan ekonomi (Harian SIB). Di Yahukimo, Papua, dikabarkan 113 orang meninggal dunia karena kelaparan (Okezone.com). Berdasarkan data statistik kesehatan Departemen Kesehatan tahun 2005, dari 241.973.879 penduduk Indonesia sebanyak enam persen atau sekitar 14.500.000 orang menderita gizi buruk (baca: kelaparan), dimana sebagian besar penderita gizi buruk tersebut berusia di bawah lima tahun (Kompas.com). Data terbaru dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa akan ada terjadi peningkatan jumlah total penduduk miskin dari 32,5 juta pada 2009 naik menjadi 32,7 juta pada tahun 2010.

Pejabat pemerintah dinegara ini sepertinya telah hilang rasa empatinya kepada rakyatnya yang masih hidup dalam kesusahan. Seandainya sajalah kalau uang untuk pengadaan mobil mewah itu, yang totalnya hampir mencapai Rp 132 milyar tersebut dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, maka setidaknya ada berapa ribu rakyat Indonesia yang bisa diselamatkan. selain itu untuk membangun satu gedung sekolah misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp400 juta maka untuk satu mobil dinas pejabat tersebut bisa membiayai pembangunan tiga-empat gedung sekolah, bukan! Bukanlah ini lebih baik, dimana anak bangsa inipun akhirnya dapat tumbuh dan berkembang dengan pendidikan yang layak. Seharusnya uang rakyat yang diamanahi kepada bapak dan ibu pejabat yang terhormat dikelola dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat minimal untuk menyelamatkan rakyat dari bahaya kelaparan, bukan justru malah dihamburkan hanya untuk kesenagan dan kemewahan semata para pejabat ! …(HB)